Asas-Asas Pemerintahan yang Baik - Erisamdy Prayatna

Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (Algemen Beginselen van Behoorlyk Bestuur)

Dalam perubahan tentang pelaksanaan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa pandangan dari para ahli, yaitu sebagai berikut :

Komisi de Monchy 

Pada tahun 1950 pemerintah Belanda membentuk komisi yang diketuai oleh Mr. De Monchy yang bertugas menyelidiki cara-cara perlindungan hukum bagi penduduk atau rakyat. Komisi ini telah berhasil menyusun asas-asas umum untuk pelaksanaan suatu pemerintahan yang baik yang diberi nama General Principle of Good Government. Adapun asas-asas umum tersebut adalah : 

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Keseimbangan;
3. Asas Kesamaan;
4. Asas Bertindak Cermat;
5. Asas Motivasi;
6. Asas Jangan Mencampuradukkan Kewenangan;
7. Asas Fair Play;
8. Asas Keadilan dan Kewajaran;
9. Asas Menanggapi Penghargaan Yang Wajar;
10. Asas Meniadakan Akibat-Akibat Suatu Keputusan yang Batal;
11. Asas Perlindungan Hukum;
12. Asas Kebijaksanaan; dan
13. Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum.

Asas Kepastian Hukum 

Asas kepastian hukum artinya didalam pemerintah menjalankan wewenangnya haruslah sesuai dengan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkannya. Pemerintah harus menghormati hak-hak seseoang yang diperoleh dari pemerintah dan tidak boleh ditarik kembali. Pemerintah harus konsekuen atas keputusannya demi terciptanya suatu kepastian hukum.

Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan yaitu adanya keseimbangan antara pemberian sanksi terhadap suatu kesalahan seseorang pegawai karena sebaiknya jangan memberikan hukuman bagi seseorang yang berlebihan dibandingkan dengan kesalahannya, misalnya seorang pegawai baru tidak masuk kerja langsung dipecat, hal ini tidak seimbang dengan hukuman yang diberikan kepadanya. Dengan adanya asas ini maka lebih menjamin terhadap perlindungan bagi pegawai negeri. 

Asas Kesamaan

Asas kesamaan artinya pemerintah dalam menghadapi kasus yang sama atau fakta yang sama, pemerintah harus bertindak yang sama tidak ada perbedaan, tidak ada pilih kasih dan lain sebagainya. 

Asas Bertindak Cermat

Asas bertindak cermat artinya pemerintah senantiasa bertindak secara hati-hati agar tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat, misalnya kewajiban pemerintah memberi tanda peringatan terhadap jalan yang sedang diperbaiki, jangan sampai dapat menimbulkan korban akibat jalan diperbaiki.

Asas Motivasi

Asas motivasi artinya setiap keputusan pemerintah harus mempunyai alasan atau motivasi yang benar dan adil dan jelas. Jadi tindakan-tindakan pemerintah disertai alasan-alasan yang tepat dan benar. 

Asas Jangan Mencampuradukkan Kewenangan

Asas jangan mencampuradukkan kewenangan artinya pemerintah jangan menggunakan wewenang untuk tujuan yang lain selain tujuan yang sudah ditetapkan untuk wewenang itu.

Asas Fair Play

Asas fair play artinya pemerintah harus memberikan kesempatan yang layak kepada warga masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan, misalnya memberi hak banding terhadap keputusan pemerintah yang tidak diterima. 

Asas Keadilan dan Kewajaran

Asas keadilan dan kewajaran artinya pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepadanya untuk kepentingan pribaduinya. 

Asas Menanggapi Penghargaan yang Wajar

Asas menanggapi penghargaan yang wajar artinya agar tindakan pemerintah dapat menimbulkan harapan-harapan yang wajar bagi yang berkepentingan, misalnya seorang pegawai negeri minta izin untuk menggunakan kendaraan pribadi pada waktu dinas, yang kemudian izin yang telah diberikan untuk menggunakan kendaraan pribadi dicabut, tindakan pemerintah demikian dianggap salah atau tidak wajar. 

Asas Meniadakan Akibat-Akibat Suatu Keputusan yang Batal

Asas Meniadakan akibat-akibat suatu keputusan yang batal yakni asas ini menghendaki jika terjadi pembatalan atas suatu keputusan, maka yang bersangkutan harus diberi ganti rugi atau rehabilitasi. 

Asas Perlindungan Hukum

Asas perlindungan hukum artinya bahwa setiap pegawai negeri diberi hak kebebasan untuk mengatur kehidupan pribadinya sesuai dengan pandangan hidup yang dianutnya atau sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Asas Kebijaksanaan

Asas kebijaksanaan artinya pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan undang-undang dan menyelenggarakan kepentingan umum. Unsur bijaksana harus dimiliki oleh setiap pegawai atau Pemerintah. 

Asas Penyelenggaraan Kepentingan Umum

Asas penyelenggaraan kepentingan umum artinya tugas pemerintah untuk mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi. Pegawai negeri sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dan pemerintah menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan. 

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Menurut UU Nomor 28 Tahun 1999

Dalam Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, hal mana dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 6 menyebutkan bahwa Asas Umum Pemerintahan Negara yang Baik adalah azas yang menjunjung tinggi norma kesusilaan, kepatutan, dan norma hukum, untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. 

Dalam Bab III Pasal 3 Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyebutkan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara meliputi : 

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaran Pemerintahan;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas; 
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas. 

Dalam Penjelasan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dari Pasal 3 dijelaskan yang dimaksud dengan : 

1. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Pemerintah;
2. Asas Tertib Penyelenggaran Negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara;
3. Asas Kepentingan Umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspioratif, akomodatif dan selektif;
4. Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
5. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. 
6. Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
7. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Menurut World Bank dan UNDP

Menurut World Bank dan UNDP, suatu pemerintahan yang baik meliputi : 

1. Participation;
2. Rule of Law;
3. Transparancy;
4. Responsiveness;
5. Concensus Orientation;
6. Equity;
7. Effectiveness and Efeciency;
8. Acountability; and
9. Strategy Vision.

Dari uraian di atas maka ciri-ciri tata pemerintahan yang baik antara lain adalah : 

1. Mengikutsertakan seluruh masyarakat;
2. Transparansi dan bertanggung jawab;
3. Adil dan Efektif;
4. Menjamin Kepastian Hukum;
5. Adanya Konsensus masyarakat dengan Pemerintah dalam segala bidang; dan
6. Memperhatikan kepentingan orang miskin.

Demikian penjelasan singkat mengenai Asas-Asas Pemerintahan yang Baik (Algemen Beginselen van Behoorlyk Bestuur) yang dirangkum dari berbagai sumber, semoga bermanfaat bagi pembaca sekalian. Jika ada pertanyaan atau tanggapan sehubungan dengan artikel ini, silahkan tinggalkan pesan atau komentar di akhir postingan. Terima kasih.

Baca Juga: